DPPKB Lubuklingggau Sukses Gelar Kegiatan AKS

LUBUKLINGGAU, Monitor Anggaran.com, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Lubuklinggau mengadakan kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS) yang dilaksanakan di Aula DPPKB, Jalan Mayor Toha, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Timur I.(10/07)

Hadir dalam acara ini, Kepala DPPKB Ibu Deasi Novia, Kepala Bidang KS Alian Fauzi, Camat setempat, serta sejumlah pakar seperti Psikolog Daniel dan Ahli Gizi Ridho dari Dinas Kesehatan. Direktur RS Siti Aisyah, Dwiyana Sulistiani Ningrum, beserta kepala puskesmas dan Penyuluh KB juga turut hadir.

Alian Fauzi, selaku pelaksana kegiatan, menyatakan bahwa audit ini merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Aksi Nasional. Proses audit mencakup pembentukan tim, pelaksanaan, diseminasi hasil, dan evaluasi tindak lanjut serta manajemen pendampingan keluarga.

"Audit ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Peraturan BKKBN de,RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional, dan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Lubuklinggau," ujar Alian.

Ia juga mengatakan bahwa audit Kasus Stunting bertujuan untuk mengidentifikasi risiko stunting pada kelompok sasaran. Kemudian untuk mengetahui penyebab risiko stunting guna pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus.

"Selain itu, tujuannya juga menganalisis faktor risiko pada balita stunting untuk pencegahan dan penanganan. Serta Memberikan rekomendasi penanganan dan upaya pencegahand stunting," tambahnya.

Untuk audit kali ini, ada empat ibu hamil dan sembilan balita yang menjadi sasaran pendampingan.

"Jika ditemukan kasus stunting, tim audit akan segera bergerak mendata dan menyampaikannya kepada dokter ahli untuk mendapatkan rekomendasi," tambah Alian.

Sementara dalam sambutannya, Kadis DPPKB Deasi Novia secara resmi membuka kegiatan AKS semester I tahun 2024. Ia menekankan pentingnya mengetahui penyebab stunting yang tidak hanya terkait gizi, tetapi juga faktor imunisasi, perkembangan anak, sanitasi, dan kesehatan lingkungan.

"Penanganan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor. Tidak bisa hanya dinas KB atau Dinas Kesehatan saja yang bergerak, tetapi seluruh OPD dan sektor terkait harus berjibaku menurunkan angka stunting," kata Deasi.

Deasi juga mengajak seluruh OPD terkait, camat, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan seluruh sektor terkait untuk berperan aktif dalam menurunkan angka stunting di Kota Lubuklinggau.

"Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus stunting di kota ini, guna mencapai target penurunan stunting secara nasional," (adv/Azhari)