LUBUKLINGGAU, Monitor Anggaran.com-Komunitas Mahasiswa Penggiat Anti Korupsi (KOMPAK) merupakan kumpulan elemen elemen mahasiswa yang peduli dan ingin membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Dugaan Mark up harga satuan belanja barang dam jasa serta dugaan tumpang tindih kegiatan menjadi awal kami melakukan penelusuran terhadap kegiatan yang kami anggap fantastis,"ujar firman
Aktivis muda yang kini tengah mengenyam pendidikan di salah perguruan tinggi di bumi silampari ini, merasa terpanggil untuk menyampaikan ide, gagasan serta kritikan terhadap kinerja pejabat dan controling terhadap keuangan daerah khususnya Muratara.
Berdasarkan dokumen DPA SKPD tahun anggaran 2023, Dinas Kesehatan mendapat Alokasi anggaran sebesar Rp.80.052.277.897 (delapan puluh milyar lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu koma delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang menjadi fokus perhatian KOMPAK saat ini yaitu :
1. Kegaiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp.13.577.866.517
2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp.33.368.643.588
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.19.128.457.830
3. Kegiatan
Menurut koordinator KOMPAK, kegiatan kegiatan non fisik yang di anggarkan tiap tahun dengan nominal yang fantastis rawan dengan praktek manipulasi SPJ
"Hasil penelusuran tim kami beberapa waktu yg lalu, kami temukan indikasi indikasi yang mengarah ke Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan berbagai modus, untuk itu dalam waktu dekat ini, kami bakal mengadakan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara,"pungkas firman (team)